Suara dari Lereng Merapi Masalah Sepele yang Menyusahkan Bangsa – Saya bukan siapa-siapa. Saya tak punya jabatan, bukan tokoh masyarakat, bukan pula orang yang punya akses kekuasaan. Saya hanya seorang rakyat biasa yang tinggal di lereng Merapi, hidup dari kesederhanaan, dan sesekali menulis untuk menjaga kewarasan.
Tapi hari ini saya merasa perlu bersuara bukan karena ingin mencari sensasi, melainkan karena hati saya terusik oleh sesuatu yang disebut orang lain sebagai “masalah sepele”: isu dugaan ijazah Presiden Joko Widodo.
Di angkringan tempat saya biasa ngopi, kami sering mendiskusikan isu ini. Di warung, di masjid, bahkan di sawah pembicaraan tentang “ijazah palsu Jokowi” menjadi semacam kegelisahan yang tak juga reda.
Sebagian bilang, “Sudahlah, toh beliau sudah memimpin dua periode.” Tapi bagi saya, ini bukan sekadar soal masa lalu. Ini soal masa depan bangsa.
Logika waras sederhana kan tinggal tunjukkan ijazahnya masalah selesai, Jika memang punya yang asli, koq bangsaku dianggap toll***l semua. Ini melukai kewarasan publiK. Dari rektor wakil rektor dekan yg bergelar terhormat professor pun jadi guyonan pedesaan,
“ojo nguliahke anak neng UGM bikin generasi jadi Pekok, ngurus masalah sepele wae koq ora jelas. Makin belajar tinggi makin gak bisa mikir waras, wis le macul wae ning ngalas karo bapak, sak orane kowe terjaga tetap punya pikiran normal tidak tercemar kekonyolan UGM, lan terjaga omong jujur, ugm wes ruweeet ruweet”.
Baca Juga:
Memahami Mazhab Profetik: Islam Yang Membebaskan Dan Mencerahkan https://sabilulhuda.org/memahami-mazhab-profetik-islam-yang-membebaskan-dan-mencerahkan/
Ijazah Simbol Kejujuran
Sebagian orang menyepelekan: “Apa pentingnya selembar ijazah?”
Jawaban saya sederhana: Ijazah bukan sekadar selembar kertas. Ia simbol bahwa seseorang pernah menempuh jalan ilmu dengan jujur. Ia adalah bukti proses — bukan sekadar hasil. Ijazah adalah bentuk kepercayaan publik bahwa pemiliknya pernah berpikir, belajar, diuji, dan layak mengemban tanggung jawab.
Sebagai alumnus Universitas Gadjah Mada, saya dulu bangga menyebut UGM sebagai almamater saya. Tapi hari ini, rasa bangga itu berubah menjadi luka. Bukan karena saya membenci UGM. Justru karena saya mencintainya, saya merasa kecewa.
Karena dalam kasus ini, UGM bukan sekadar universitas; ia seharusnya menjadi benteng terakhir akal sehat bangsa.
Ketika rektorat UGM tidak mampu memberikan klarifikasi yang tegas dan meyakinkan, ketika jawaban mereka terdengar lebih seperti pembelaan daripada penjelasan, saya bertanya: Masihkah UGM menjadi cahaya intelektual, atau kini hanya menjadi alat kekuasaan?
Bareskrim Dan Pertunjukan yang Mengecewakan
Saya mengikuti perkembangan gelar perkara oleh Bareskrim Polri. Katanya, dokumen sudah diperiksa forensik. Katanya, hasilnya identik. Tapi publik tak pernah benar-benar diperlihatkan dokumen asli, hanya fotokopi, hanya legalisir.
Maka saya pun bertanya: Bagaimana bisa kita percaya pada keaslian sesuatu yang tidak pernah ditampilkan secara transparan?
Dalam ilmu sains, yang tidak bisa di buktikan secara empiris tidak bisa di sebut sahih. Begitu juga dalam hukum. Dan lebih-lebih lagi dalam moral publik. Ketika yang di uji adalah pemimpin tertinggi negeri ini, seharusnya standar kejelasan lebih tinggi, bukan malah lebih kabur.
Saya juga membaca bahwa nilai akademik Jokowi selama kuliah di UGM banyak di warnai nilai C dan D. Itu bukan masalah. Tidak semua orang harus menjadi bintang kelas. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kejanggalan dalam data di jawab dengan prosedur yang ambigu.
Bukankah SOP bisa berubah dari waktu ke waktu? Bukankah akuntabilitas harus mengungguli prosedur?
Dan ketika seorang ahli forensik digital seperti Rismon Sianipar meminta agar gelar perkara di hadiri langsung oleh pihak UGM dan Presiden, tapi permintaan itu di abaikan, maka kecurigaan masyarakat menjadi masuk akal.
Mengapa mereka takut hadir? Jika memang tak ada yang di sembunyikan, bukankah seharusnya ini menjadi kesempatan untuk membuktikan kebenaran?
Mengapa Ini Penting? Karena Ini Menyentuh Akar Demokrasi
Masalah ijazah ini mungkin terlihat kecil bagi sebagian orang. Tapi jika kita membiarkannya, ia bisa menjadi lubang besar yang menelan kepercayaan publik. Ini bukan soal gelar. Ini soal integritas. Ini bukan soal selembar dokumen, tapi tentang apakah seorang presiden jujur kepada rakyatnya atau tidak.
Karena dalam sistem demokrasi, legitimasi tidak hanya di bangun dari pemilu, tetapi dari kepercayaan rakyat bahwa pemimpinnya adalah orang yang bisa di percaya.
Saya khawatir, jika isu seperti ini tidak di tuntaskan secara terbuka, maka yang runtuh bukan hanya nama Jokowi, tapi seluruh sistem kepercayaan bangsa ini. Ketika rakyat tidak bisa mempercayai rektor, tidak bisa mempercayai penyidik, tidak bisa mempercayai presiden — maka yang tersisa hanyalah apatisme. Dan dari apatisme, tumbuh kemarahan.
Ada Apa di Balik Semua Ini?
Saya bukan orang yang mudah percaya pada teori konspirasi. Tapi saya juga tidak bodoh. Ketika kasus ini terus mengambang, ketika klarifikasi tidak muncul dengan jelas, saya mulai curiga: Apakah ini bagian dari skenario politik yang lebih besar?
Beberapa kemungkinan muncul di benak saya:
1. Pengalihan Isu Nasional
Ketika ekonomi sedang sulit, harga-harga naik, dan transisi kekuasaan makin dekat isu seperti ini bisa menjadi pengalih perhatian publik. Kita sibuk memperdebatkan ijazah, sementara persoalan besar lainnya luput dari sorotan.
2. Alat Delegitimasi Politik
Tuduhan ini bisa di jadikan alat oleh lawan politik Jokowi untuk mengurangi pengaruhnya di akhir masa jabatan. Tapi jika memang begitu, maka cara paling elegan adalah membuka semuanya secara terang biar rakyat yang menilai.
3. Uji Loyalitas Lembaga Negara
Apakah UGM masih independen? Apakah Polri benar-benar adil? Apakah media masih netral? Kasus ini menjadi cermin besar yang menunjukkan wajah sebenarnya dari demokrasi kita.
Saya tidak ingin menuduh siapa pun. Tapi jika memang tidak ada yang di sembunyikan, mengapa segalanya begitu tertutup? Transparansi adalah bentuk tertinggi dari pertanggungjawaban moral.
Konspirasi atau Sistem yang Gagal?
Barangkali tidak ada konspirasi. Tapi jelas, sistem kita sedang gagal.
Gagal menjawab pertanyaan sederhana: Asli atau palsukah ijazah itu?
Gagal menegakkan transparansi dalam lembaga pendidikan.
Gagal memberikan rasa keadilan dalam hukum.
Gagal membuat rakyat percaya bahwa negeri ini masih waras.
Anehnya, saya menemukan lebih banyak logika sehat di warung kopi dan pos ronda daripada di ruang konferensi pers. Rakyat kecil bertanya dengan jujur:
“Kalau memang asli, kenapa tidak di tunjukkan saja?”
“Kalau memang lulus, kenapa proses klarifikasinya tidak terbuka?”
“Jika memang tidak ada yang aneh, kenapa banyak yang gugup saat di tanya?”
Suara dari Lereng Merapi
Saya tahu suara saya kecil. Tapi saya yakin, suara kecil bisa menjadi gema jika lahir dari kejujuran. Di lereng Merapi, kami belajar hidup dari tanah yang panas tapi penuh berkah. Kami tahu arti kesabaran, arti kerja keras, dan arti kejujuran.
Kami bukan sarjana hukum, bukan profesor politik. Tapi kami tahu, jika satu kebohongan di biarkan, maka akan tumbuh seribu kebohongan baru.
Banyak kawan saya sesama alumni UGM kini enggan menyebut nama kampus mereka. Banyak mahasiswa merasa perjuangan mereka tak di hargai. Banyak rakyat mulai merasa bahwa gelar bisa di beli, dan kebenaran bisa di kaburkan.
Baca Juga: Sesmenko PMK : Tiga Masalah Pokok Bangsa
Jalan Menuju Terang
Saya tidak menulis ini untuk menghancurkan seseorang. Saya menulis karena saya mencintai negeri ini. Saya ingin kejujuran ditegakkan, tak peduli siapa yang diuntungkan atau di rugikan.
Saya ingin UGM kembali menjadi tempat di mana akal sehat dihormati.
Saya ingin Bareskrim menjadi institusi yang di cintai rakyat karena keberaniannya menjaga keadilan.
Saya ingin media kembali menjadi penyampai cahaya, bukan pengabur kebenaran.
Dan saya ingin rakyat termasuk saya bisa percaya lagi.
Sebab kepercayaan adalah mata uang paling berharga dalam republik ini.
Tanpa kepercayaan, semua sistem akan runtuh. Dan jika kita kehilangan itu, kita kehilangan segalanya.
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil…”
(QS. An-Nisa: 58)
Suara dari lereng Merapi ini mungkin kecil. Tapi ia lahir dari hati yang rindu kejujuran. Jika suara ini sampai ke telinga yang tulus, semoga ia tidak berhenti sebagai tulisan — tapi menjadi pijakan untuk perubahan.
Oleh: Seorang Alumni UGM Lereng Merapi
(penulis adalah contributor web sabilul huda)
