Rayap Bernama DPR: Ngono Yo Ngono Ning Ojo Ngono! – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lagi-lagi jadi buah bibir. Bukan cuma soal gaji bulanan yang katanya bisa tembus ratusan juta, tapi juga karena anggaran tahun 2025 yang bikin rakyat geleng kepala: Rp9,1 triliun.
Kalau dibagi rata, satu anggota DPR bisa menghabiskan Rp15 miliar setahun, alias Rp1,3 miliar per bulan. Bandingkan dengan penghasilan buruh, petani, atau guru honorer yang masih harus jungkir balik demi sesuap nasi.
Masalahnya tidak berhenti di situ. Selesai masa jabatan lima tahun, anggota DPR masih berhak dapat pensiun seumur hidup, antara Rp2 juta sampai Rp4,2 juta. Padahal jenderal TNI atau PNS yang mengabdi 30–40 tahun pun dapatnya segitu juga.
Pepatah Jawa bilang, ngono yo ngono, ning ojo ngono Ya boleh lah diberi penghargaan, tapi jangan sampai menginjak logika keadilan.
DPR Dan Seribu Konflik Kepentingan
Lebih dari separuh anggota DPR adalah pengusaha. Dari situ, muncul fakta lain: mereka menguasai lebih dari seribu perusahaan. Artinya, satu anggota rata-rata mempunyai empat perusahaan.
Lalu, bagaimana mungkin mereka bisa objektif saat bikin undang-undang? Di atas kertas, wakil rakyat mestinya menjaga kepentingan rakyat.
Di lapangan, yang sering terlihat justru menjaga kepentingan usaha sendiri. Rayap memang tidak terlihat, tapi pelan-pelan bisa melubangi tiang rumah.
Anggaran Yang Sulit Dicerna
Contoh lain: anggaran kendaraan dinas DPR yang naik dari Rp800 juta jadi Rp900 juta per unit. Padahal pemerintah sering teriak soal efisiensi. Katanya rakyat harus hidup hemat, tapi DPR malah boros anggaran.
Di mata rakyat kecil, hal seperti ini rasanya seperti patok lele, mencelat ke sana ke mari tanpa arah. Hari ini bicara penghematan, besok ada lagi anggaran yang janggal.
Baca Juga:
Tantangan Debat! Sahroni Kena Sentil Diaspora, Tapi Pilih Diam https://sabilulhuda.org/tantangan-debat-sahroni-kena-sentil-diaspora-tapi-pilih-diam/
Resah Di Akar Rumput
Tidak heran kalau diaspora Indonesia di luar negeri sampai angkat suara. Mereka melihat DPR bukan lagi rumah aspirasi, tapi jadi musuh rakyat.
Rakyat di bawah pun semakin sinis: “kita ngasih makan rayap, bukan wakil.” Karena tiap tahun pajak dikutip, tapi yang di rasakan malah gedung megah, fasilitas mewah, dan tunjangan tak ada habisnya.
Reformasi Atau Terus Membiarkan?
Kalau DPR masih di biarkan seperti ini, sulit berharap rakyat percaya. Setidaknya ada tiga langkah yang bisa dilakukan:
- Pensiun DPR harus adil: Lima tahun jabatan tidak bisa di samakan dengan puluhan tahun pengabdian seorang ASN atau TNI.
- Anggaran harus transparan: Rakyat berhak tahu uangnya di pakai untuk apa.
- Konflik kepentingan harus di bereskan: Anggota DPR yang punya perusahaan besar sebaiknya tidak boleh duduk di komisi yang terkait langsung dengan bisnisnya.
Tanpa reformasi, suara-suara untuk membubarkan DPR akan terus bergema. Walau secara konstitusi tidak mudah, keresahan ini nyata.
Antara Harapan Dan Kenyataan
Sejatinya, DPR ada untuk rakyat. Tetapi saat rakyat merasa di tinggalkan, kepercayaan pun runtuh. Gotong royong bangsa jadi pincang.
Pepatah Jawa mengingatkan: “alon-alon waton kelakon” (pelan-pelan asal selamat). Sayangnya, langkah DPR hari ini justru serampangan, cepat tapi salah arah.
Jika DPR tidak segera berbenah, sejarah hanya akan mencatat mereka bukan sebagai wakil rakyat, melainkan rayap yang menggerogoti fondasi negara. Dan saat rumah besar bernama Indonesia runtuh, rayap itulah yang paling bertanggung jawab.
