Pentingnya Pendidikan Hukum: Belajar Dari RUU Perampasan Aset – Di tengah ramainya perbincangan tentang RUU Perampasan Aset, ada pelajaran penting yang bisa kita ambil untuk dunia pendidikan, khususnya pendidikan hukum. Banyak orang berkomentar di media sosial, ikut bersuara, bahkan mendukung atau menolak.
Tanpa benar-benar membaca dan memahami isi draf undang-undang tersebut. Padahal, draf itu tidak terlalu tebal, hanya sekitar 340 halaman. Dari sini kita bisa belajar bahwa literasi hukum adalah bagian penting dari pendidikan masyarakat.
Pentingnya Membaca Dan Mengkaji Sebelum Berpendapat
Pendidikan tidak hanya soal hafalan teori di sekolah, tetapi juga soal melatih kemampuan untuk berpikir secara kritis. Ketika ada sebuah rancangan undang-undang, masyarakat seharusnya membaca dan mengkaji terlebih dahulu sebelum memberikan pendapat.
Dengan cara itu, opini yang kita sampaikan tidak sebatas ikut-ikutan tren di media sosial, melainkan berdasarkan dari pemahaman yang jelas.
Hal ini mengajarkan pada kita bahwa pendidikan hukum sebaiknya tidak hanya di berikan kepada mahasiswa fakultas hukum, tetapi juga di perkenalkan sejak dini di tingkat sekolah menengah.
Tujuannya agar masyarakat terbiasa berpikir kritis, memahami hak dan kewajiban, serta tidak mudah terprovokasi.
Antara Ide Keren Dan Celah Berbahaya
Secara konsep, RUU Perampasan Aset memang terdengar keren. Negara bisa langsung menyita kekayaan hasil korupsi atau kejahatan besar tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang panjang. Namun, dalam praktik hukum yang penuh celah, hal ini bisa menjadi pedang bermata dua.
Baca Juga:
Bagaimana Cara Belajar Yang Efektif? https://sabilulhuda.org/bagaimana-cara-belajar-yang-efektif/
Di sinilah pendidikan hukum berperan penting. Siswa maupun mahasiswa perlu diajarkan bahwa setiap aturan hukum harus dikaji dari sisi positif dan negatifnya. Jangan sampai aturan yang tampak indah di atas kertas justru dapat merugikan masyarakat ketika diterapkan.
Pendidikan harus melatih kita agar tidak hanya melihat manfaat, tetapi juga mempertimbangkan risiko.
Asas Keadilan Dalam Pendidikan Hukum
Salah satu hal yang paling dikhawatirkan dari RUU ini adalah terkikisnya asas praduga tak bersalah. Jika negara bisa merampas aset hanya berdasarkan dugaan, tanpa putusan pengadilan, maka prinsip keadilan dasar akan terganggu.
Bahkan, ada ketentuan bahwa aset yang sudah disita tidak bisa di kembalikan lagi meski pemiliknya sudah terbukti tidak bersalah.
Poin inilah yang bisa dijadikan bahan pembelajaran di kelas hukum maupun pelajaran kewarganegaraan. Pendidikan seharusnya mengajarkan bahwa hukum bukan hanya aturan tertulis, tetapi juga soal melindungi hak-hak dasar warga negara.
Pendidikan Untuk Masyarakat Yang Kritis
RUU Perampasan Aset memberi contoh nyata bagaimana sebuah kebijakan bisa berpotensi menjadi alat pemberantasan korupsi sekaligus instrumen represi politik. Tanpa pemahaman hukum yang baik, masyarakat akan mudah terjebak dalam euforia tanpa melihat dampak jangka panjangnya.
Pendidikan harus menyiapkan masyarakat agar mampu bersikap kritis, objektif, dan adil. Kita tidak boleh melawan korupsi dengan cara merusak sendi-sendi keadilan. Sebaliknya, kita perlu memastikan hukum tetap tegak sebagai pelindung, bukan sebagai alat menakut-nakuti rakyat.
Dari pembahasan RUU Perampasan Aset tersebut, kita belajar bahwa pendidikan hukum dan literasi kritis sangat penting bagi semua kalangan. Pendidikan tidak boleh berhenti di ruang kelas, tetapi juga harus membekali masyarakat dengan kemampuan menilai kebijakan publik secara adil.
Dengan begitu, kita tidak hanya ikut-ikutan bersorak, tetapi juga benar-benar memahami apa yang sedang kita perjuangkan.
Baca Juga: Lamongan Miliki Sekolah Digital dan Pembelajaran STEAM
