Kerja 5 Tahun, Nikmati Pensiun Seumur Hidup: Privilege DPR Bikin Rakyat Geleng Kepala – Pensiun seumur hidup meski cuma kerja lima tahun. Ya, itu salah satu “bonus” menjadi anggota DPR. Bukan cuma bebas pajak penghasilan, tapi juga menikmati deretan tunjangan yang jumlahnya bikin rakyat geleng kepala.
Pertanyaan mendasar pun muncul: untuk apa rakyat harus patungan membiayai uang pensiun orang-orang Senayan, sementara buruh harus berpeluh puluhan tahun demi jatah pensiun yang bahkan hanya cair sekali?
Uang Pensiun, Uang Rakyat
Aturan memang jelas. Anggota DPR berhak menerima pensiun 60 persen dari gaji pokok. Angkanya: Ketua DPR Rp3 juta lebih, wakilnya Rp2,2 juta, dan anggota sekitar Rp2,5 juta per bulan. Kelihatannya kecil, tapi jangan lupa: itu berlaku seumur hidup.
Bandingkan dengan veteran yang hanya menerima Rp1,5–2 juta. Lebih pedih lagi kalau dibandingkan dengan buruh pabrik yang harus menua di mesin produksi, demi pesangon yang entah kapan cair.
Di titik ini, rakyat wajar bertanya: di mana letak keadilannya?
Gaji Pokok Kecil, Tunjangan Menggunung
Gaji pokok anggota DPR memang tidak fantastis, hanya Rp4–5 jutaan. Tapi jangan terkecoh. Bagian yang menggunung justru ada di tunjangan:
- Tunjangan jabatan Rp9,7 juta
- Tunjangan komunikasi Rp15,5 juta
- Tunjangan kehormatan Rp5,5 juta
- Bantuan listrik dan telepon Rp7,7 juta
- Di tambah tunjangan rumah Rp50 juta
Baca Juga:
Ironi Negeri Pajak! Buruh Tercekik, Wakil Rakyat Panen Tunjangan https://sabilulhuda.org/ironi-negeri-pajak-buruh-tercekik-wakil-rakyat-panen-tunjangan/
Belum lagi uang sidang, tunjangan keluarga, asisten, hingga perjalanan dinas Rp3–5 juta. Jika dijumlah, penghasilan mereka bisa menyentuh lebih dari Rp100 juta per bulan.
Di sinilah rakyat makin heran: kalau sudah segunung begitu, masih di tambah pensiun seumur hidup, bukankah itu berlebihan?
Ketimpangan Yang Menganga
Pepatah Jawa bilang: ngono yo ngono, ning ojo ngono. Wajar jika pejabat diberi penghargaan. Tapi kalau sampai jomplang dengan nasib rakyat, itu namanya kebablasan.
Buruh menabung lewat BPJS, petani masih sibuk memikirkan pupuk, guru honorer mengandalkan gaji pas-pasan. Tapi para wakil rakyat tidur nyenyak, karena tahu masa tua mereka sudah terjamin.
Demokrasi seharusnya bukan tiket emas untuk pensiun nyaman, melainkan amanah untuk bekerja keras bagi rakyat.
Saatnya Ditinjau Ulang
Saya berpendapat, sistem pensiun DPR memang perlu di tinjau ulang. Bukan berarti mereka tidak pantas di beri hak, tapi skemanya harus adil dan setara. Minimal, mendekati aturan yang berlaku bagi PNS atau pekerja.
Kalau tidak, DPR hanya akan semakin jauh dari rakyat. Gedung Senayan tetap megah, tapi kepercayaan publik makin keropos.
Pepatah lain mengingatkan: ajining diri saka lathi, ajining raga saka busana. Harga diri wakil rakyat bukan diukur dari tebalnya tunjangan, melainkan dari keberanian menatap rakyat mata ke mata.
Selama itu belum terjadi, pensiun seumur hidup DPR hanya akan terdengar seperti candaan pahit di telinga rakyat yang tiap bulan di potong pajak.
