Gaji DPR 100 Kali UMR! Benarkah Sesuai Atau Hanya Adigang Adigung? – Isu gaji dan tunjangan DPR RI kembali bikin heboh. Bukan tanpa alasan, angka yang beredar bukan main-main: seorang anggota DPR bisa mengantongi hingga Rp287 juta per bulan jika dihitung total dengan semua tunjangan. Fantastis? Jelas. Wajar? Belum tentu.
Apalagi, kabar ini datang di tengah rakyatnya yang masih pontang-panting cari kerja, harga kebutuhan pokok naik, dan daya beli makin seret. Tidak heran jika publik langsung bereaksi: kok bisa segede itu, sih?
Uang Rakyat, Untuk Siapa?
Secara resmi, gaji pokok anggota DPR memang kecil, “cuma” Rp4,2 juta. Tapi jangan salah, di luar itu ada seabrek tunjangan. Mulai dari uang sidang Rp2 juta, tunjangan jabatan Rp9,7 juta, tunjangan komunikasi Rp15 juta lebih. Bantuan listrik-telepon Rp7,7 juta, bahkan tunjangan beras Rp30 ribu per orang pun ada.
Dan yang paling ramai di bicarakan: tunjangan rumah Rp50 juta per bulan. Alasannya, rumah jabatan di Kalibata dan Ulujami sudah di kembalikan ke negara, jadi diganti dengan uang tunjangan.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, bilang jumlah itu sudah sesuai harga sewa rumah di Jakarta. Tapi, mari jujur sebentar: apakah setiap anggota DPR harus sewa rumah seharga Rp50 juta? Bukankah banyak pejabat, artis, bahkan pengusaha yang bisa hidup nyaman di rumah sewa dengan harga jauh di bawah itu?
Pepatah Jawa bilang: ngono yo ngono, ning ojo ngono. Wajar diberi tunjangan, tapi jangan sampai terasa mengada-ada.
Jomplang Dengan Rakyat
Di sinilah letak masalah besarnya: gap yang kelewat jauh dengan rakyat biasa. Coba bandingkan:
Pendapatan DPR setara 44 kali lipat UMR Jakarta.
Bahkan sampai 101 kali lipat UMR Jawa Tengah.
Kalau dengan gaji guru PNS? Jomplangnya sampai 43 kali lipat.
Bandingkan dengan luar negeri: di Amerika Serikat, gaji senator hanya 11 kali lipat dari upah minimum. Di Inggris, cuma 4 kali lipat. Jadi kalau di Indonesia sampai 100 kali lipat, apa tidak terasa kebangetan?
Baca Juga:
Ironi Negeri Pajak! Buruh Tercekik, Wakil Rakyat Panen Tunjangan https://sabilulhuda.org/ironi-negeri-pajak-buruh-tercekik-wakil-rakyat-panen-tunjangan/
Alasan DPR Bisa Diterima, Tapi…
Pihak DPR beralasan, mereka butuh tempat tinggal karena banyak yang berasal dari daerah. Wajar, iya. Logis, iya. Tapi, apakah harus segitu besarnya?
Ini ibarat beli sandal, yang penting bisa di pakai buat jalan, bukan malah harus branded seharga belasan juta. Intinya: fungsi, bukan gengsi.
Masyarakat tentu paham kalau anggota DPR butuh fasilitas. Tapi ketika rakyat sedang susah, waktunya terasa tidak tepat. Ini yang bikin publik merasa, DPR jauh dari rasa empati.
Publik Geram, Kenapa?
Kemarahan publik bukan semata soal angka. Lebih dari itu, rakyat merasa kinerja DPR tidak sebanding dengan fasilitas yang di terima. Hadir rapat pun kadang masih bolong-bolong. RUU penting sering lambat di bahas. Sementara honor dan tunjangan jalan terus, tidak pernah telat.
Wajar kalau publik bertanya: apakah uang rakyat sebesar itu memang kembali dalam bentuk kerja nyata?
Antara Kehormatan Dan Adigang Adigung
Gaji besar bisa jadi wajar kalau sebanding dengan pengabdian. Tapi kalau yang terlihat justru absen rapat, saling ribut, atau sibuk pencitraan, ya jangan salahkan rakyat kalau marah.
Ingat pepatah tadi: ngono yo ngono, ning ojo ngono. Punya wewenang boleh, dapat fasilitas sah-sah saja. Tapi jangan sampai terlihat pamer kuasa, adigang adigung, di saat rakyat sedang meringis menahan hidup.
DPR Harus Berkaca
Pada akhirnya, DPR seharusnya sadar bahwa legitimasi mereka datang dari rakyat. Kalau rakyat sudah merasa jauh, jurang kepercayaan makin dalam.
Tunjangan rumah Rp50 juta sebulan memang sah menurut aturan. Tapi sah belum tentu pantas. Apalagi jika angka-angka fantastis itu dibandingkan dengan UMR buruh, gaji guru, atau pedagang kecil yang masih berjuang bertahan.
Kalau DPR ingin benar-benar di hormati, tunjukkan dulu kerja nyata yang sepadan dengan fasilitas. Bukan hanya menambah deretan tunjangan. Karena di mata rakyat, kehormatan tidak bisa di beli dengan angka, tapi dengan pengabdian.
