Oleh: Ki Pekathik
Ampun Pemerintah! Ketika Rekening Dan Tanah Lebih Penting Daripada Nasib Rakyat – Bayangkan Anda memiliki rekening tabungan, tidak terpakai selama tiga bulan karena kondisi ekonomi yang sulit, dan tiba-tiba Anda diberi kabar: rekening Anda diblokir oleh bank. Alasannya? Tidak ada aktivitas.
Lalu Anda ingat, di pinggir kota, ada sebidang tanah warisan orang tua Anda. Sudah dua tahun tidak digunakan karena keterbatasan biaya dan waktu. Tiba-tiba terdengar kabar bahwa tanah tersebut berisiko disita negara karena dianggap “terlantar”.
Di saat yang sama, Anda sudah lima tahun tidak mendapatkan pekerjaan tetap. Anda berpindah-pindah dari satu kerja serabutan ke kerja lainnya, kadang menganggur berbulan-bulan. Tapi apakah negara peduli? Tidak ada petugas pemerintah yang datang menawarkan pelatihan kerja, bantuan psikologis, apalagi jaminan sosial.
Inilah kenyataan getir yang disindir oleh tiga kalimat tajam dalam sebuah meme yang kini viral:
“Rekening nganggur 3 bulan diblokir negara.”
“Tanah nganggur 2 tahun disita negara.”
“Kamu nganggur bertahun-tahun negara diam saja.”
Negara Dan Aset Siaga Satu
Negara modern, terutama yang mengadopsi sistem birokrasi ekonomi yang ketat, sangat memperhatikan kelancaran perputaran aset: uang harus bergerak, tanah harus produktif, semua aset harus bisa dimonetisasi.
Dari perspektif ini, rekening pasif selama 3 bulan dianggap “berisiko” dan bisa langsung diblokir. Tanah yang kosong selama dua tahun dianggap “tidak efisien”, dan masuk dalam kategori terlantar.
Baca Juga:
Kekayaan Alam Melimpah! Mengapa Indonesia Masih Bergantung Pada Pajak? https://sabilulhuda.org/kekayaan-alam-melimpah-mengapa-indonesia-masih-bergantung-pada-pajak/
Ada aspek keamanan dan ketertiban yang bisa dipahami dari kebijakan ini. Rekening pasif dianggap rawan digunakan untuk kejahatan, pencucian uang, atau penipuan. Tanah kosong dianggap tidak memberikan kontribusi ekonomi dan bisa mengganggu tata ruang wilayah. Semua tampak logis, rapi, dan sesuai prosedur.
Tapi bagaimana jika kita bertanya balik: apa standar yang di gunakan negara untuk memperlakukan manusia?
Manusia Di Perlakukan Lebih Rendah Dari Aset?
Seorang warga negara yang menganggur bertahun-tahun, nyaris tidak pernah disentuh secara serius oleh kebijakan negara. Pengangguran dibiarkan menjadi statistik dalam laporan Badan Pusat Statistik. Solusinya hanya berupa angka: pertumbuhan ekonomi, program pelatihan yang tidak menyentuh akar masalah, atau bantuan sosial yang sifatnya tambal sulam.
Tidak ada alarm sistemik yang berbunyi ketika seseorang sudah lima tahun tidak mendapat pekerjaan tetap. Tidak ada blokir terhadap struktur sosial yang menyebabkan kemiskinan turun-temurun. Tidak ada tindakan tegas terhadap ketimpangan akses terhadap pendidikan, modal, atau jaringan kerja.
Kita dihadapkan pada satu ironi besar: aset benda mati seperti rekening dan tanah diperlakukan lebih “manusiawi”—karena dianggap layak diawasi, dipantau, dan diberi kebijakan. Sementara manusia justru diperlakukan seperti angka kosong.
Pengangguran Masalah Pribadi Atau Kegagalan Sistemik?
Selama ini, pengangguran sering dianggap sebagai masalah individu: malas, tidak kompeten, atau tidak mau berusaha. Narasi semacam ini justru memperparah ketimpangan, karena melimpahkan semua beban pada korban.
Padahal, pengangguran kronis adalah tanda gagalnya sistem pendidikan, sistem ekonomi, dan sistem sosial kita. Pendidikan tidak sinkron dengan kebutuhan pasar kerja. Dunia kerja dikuasai oleh jaringan lama dan nepotisme.
Ekonomi semakin tersentralisasi pada sektor-sektor padat modal, bukan padat karya. Negara justru sibuk mengurus data-data makro: investasi, utang luar negeri, angka pertumbuhan.
Manusia, sebagai subjek utama negara, kehilangan prioritasnya.
Negara Harus Lebih Peduli Pada Manusia
Negara seharusnya tidak hanya menjadi penjaga rekening dan tanah. Negara harus menjadi penjaga martabat manusia. Ketika seorang warga tidak bekerja selama bertahun-tahun, itu seharusnya menjadi kode merah, bukan hanya untuk kementerian tenaga kerja, tapi juga untuk sistem pendidikan, kementerian sosial, bahkan kepala negara.
Kita butuh sistem yang menjemput rakyat yang tertinggal. Bukan sekadar dengan pelatihan formal yang kaku, tapi dengan pendekatan holistik: pelatihan keterampilan yang relevan, pendampingan psikososial, penciptaan lapangan kerja berbasis komunitas, dan pembukaan akses terhadap modal mikro.
Ketika Standar Ganda Menjadi Norma
Tiga pernyataan dalam meme tadi sebenarnya membongkar standar ganda dalam sistem kebijakan kita:
Rekening dianggap lebih berbahaya jika diam.
Tanah dianggap lebih bermasalah jika tak bergerak.
Tapi manusia dianggap wajar jika menganggur, dan dianggap salah jika bersuara.
Ini bukan hanya soal kebijakan ekonomi. Ini soal bagaimana negara memandang siapa yang penting dan siapa yang tidak. Di mata negara, aset yang diam dianggap masalah. Tapi manusia yang kehilangan harapan dianggap bukan urusan.
Inilah akar dari ketimpangan sosial yang makin lebar. Ketika aset di beri perlindungan dan aturan ketat, sementara rakyat diberi aba-aba untuk “berjuang sendiri”.
Mulai Dari Perspektif Membangun Negara Yang Adil
Negara tidak akan bisa adil jika memandang rakyat hanya sebagai beban statistik atau obyek program bantuan. Keadilan hanya bisa di bangun ketika rakyat di perlakukan sebagai subyek utama pembangunan: manusia yang punya hak, potensi, dan martabat.
Sudah saatnya kebijakan negara berpindah dari logika “mengatur aset” menjadi “merawat kehidupan”. Aset bisa di bangun kembali. Tapi kehidupan yang terabaikan—dari anak muda yang kehilangan arah, sampai kepala keluarga yang frustasi karena tak bisa menafkahi keluarganya—akan menciptakan luka sosial yang dalam dan panjang.
Antara Humor Dan Teriakan Akar Rumput
Meme itu mungkin sederhana. Lucu, bahkan mengundang tawa. Tapi di balik tawa itu ada jeritan sunyi jutaan rakyat yang merasa di tinggalkan oleh negaranya sendiri. Sebuah tawa getir yang berkata:
“Ampun Pemerintah, kami bukan rekening. Kami bukan tanah. Kami manusia. Tolong lihat kami.”
Semoga negara tak hanya sibuk menghitung arus uang dan tanah, tapi mulai menghitung derita dan harapan rakyatnya.
Jika Anda mendengar seseorang tertawa sambil memetik gitar dan menyanyikan lagu “Negara” dari Iwan Fals, jangan remehkan suara itu. Bisa jadi itulah satu-satunya cara rakyat menyampaikan perihnya hidup di tengah negara yang terlalu sibuk mengejar angka.
