Kekayaan Alam Melimpah! Mengapa Indonesia Masih Bergantung Pada Pajak? – Tahukah Anda bahwa 80 persen pendapatan negara Indonesia berasal dari pajak? Angka ini sungguh besar. Artinya, keberlangsungan pembangunan negeri ini masih sangat bergantung pada kantong rakyat.
Padahal, di sisi lain, rakyat semakin megap-megap menghadapi kenaikan biaya hidup dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Apalagi, wacana terbaru dari Kementerian Keuangan untuk menarik pajak dari pedagang e-commerce, termasuk UMKM, membuat kekhawatiran itu semakin nyata.
Pertanyaannya, apakah adil jika rakyat terus dibebani pajak, sementara Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa besar?
Kaya Sumber Daya, Tapi Rakyat Tak Menikmati
Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya. Kita punya hutan tropis terbesar ketiga di dunia, garis pantai terpanjang kedua, serta tambang emas, nikel, batubara, dan minyak bumi bernilai ratusan miliar dolar. Namun ironisnya, sebagian besar kekayaan itu justru dikelola oleh pihak swasta, bahkan asing.
Contohnya, tambang emas terbesar kita yang dikelola Freeport selama puluhan tahun menghasilkan keuntungan hingga triliunan rupiah setiap tahunnya. Begitu juga sektor nikel, di mana mayoritas smelternya dimiliki perusahaan asing.
Bahkan sektor perikanan, dengan potensi laut yang luas, masih banyak hasil tangkapannya dijual murah ke luar negeri alih-alih dikelola maksimal oleh negara.
Padahal, menurut logika keadilan, sumber daya alam adalah public goods. Milik rakyat yang seharusnya di kelola negara untuk kepentingan bersama, bukan justru di nikmati segelintir pihak.
Dampak Pajak Berlebih Menjadikan Rantai Kemiskinan Yang Nyata
Ketergantungan pada pajak rakyat sebenarnya membawa dampak besar. Setiap kali ada kenaikan pajak atau kebijakan baru yang membebani rakyat, daya beli langsung menurun. Daya beli yang turun membuat permintaan barang berkurang, produksi melambat, dan akhirnya tenaga kerja di kurangi. Inilah yang menciptakan rantai kemiskinan yang nyata.
Baca Juga:
Ketika Negara Menarik Terlalu Jauh Pajak https://sabilulhuda.org/ketika-negara-menarik-terlalu-jauh-pajak/
Data Badan Pusat Statistik (BPS) kuartal I tahun 2024 mencatat jumlah pengangguran masih di atas 7 juta orang. Di saat bersamaan, biaya hidup terus naik. Tekanan ini paling terasa pada sektor UMKM yang menyumbang 97 persen usaha di Indonesia. Alih-alih berkembang, UMKM justru semakin tercekik jika beban pajak semakin berat.
Apakah Pajak Bisa Jadi Fondasi Negara Adidaya?
Mari kita berpikir jernih. Apakah mungkin Indonesia menjadi negara adidaya jika tulang punggung ekonominya hanyalah pajak rakyat? Rasanya mustahil. Negara yang besar dan berdaulat semestinya berdiri di atas produktivitas nyata dan pengelolaan aset strategis, bukan sekadar pungutan dari rakyat yang semakin terbebani.
Dalam Islam, pajak memang di perbolehkan, terutama dalam kondisi darurat dan jika rakyat yang mampu dapat menanggungnya. Namun kondisi Indonesia saat ini jelas bukan darurat. Masalahnya ada pada struktur ekonomi yang timpang. Kita kaya, tapi kekayaan itu belum benar-benar menjadi milik rakyat.
Saatnya Bangun Sistem Ekonomi Yang Relevan Dan Adil
Sudah waktunya kita membangun ulang sistem ekonomi. Bukan sekadar meniru pola kapitalisme global yang cenderung menguntungkan pemodal besar, tetapi sistem ekonomi yang relevan, adil, dan manusiawi.
Bayangkan jika seluruh potensi hutan, laut, tambang, dan energi di kelola negara secara profesional untuk rakyat. Negara tidak perlu lagi bergantung pada pajak konsumsi. Penerimaan negara bisa meningkat dari hasil pengelolaan sumber daya alam, industri strategis, dan produktivitas riil.
Dengan begitu, ekonomi akan stabil, daya beli rakyat terjaga, dan wibawa pemerintah meningkat. Rakyat pun akan lebih percaya bahwa negara hadir untuk mereka, bukan sekadar menjadi penarik pajak.
Indonesia memiliki semua modal untuk menjadi negara kuat dan berdaulat. Namun selama kita masih menjadikan pajak rakyat sebagai tumpuan utama. Cita-cita menjadi negara adidaya hanya akan menjadi mimpi.
Kini saatnya kita bersuara: apakah kita akan terus menanggung beban pajak, atau berani mendorong sistem ekonomi baru yang lebih adil, berbasis pengelolaan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat?
Mari berbagi pandangan Anda di kolom komentar. Suara Anda penting untuk membangun kesadaran bersama bahwa ekonomi yang adil bukanlah utopia, melainkan kebutuhan nyata.
