Upi Asmaradhana Resmi Pimpin GRADASI 2025–2030, Siap Perkuat Literasi dan Kedaulatan Digital – Wakil Ketua Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Generasi Digital Indonesia (GRADASI), Dave Akbarshah Fikarno Laksono. Telah resmi melantik jajaran Dewan Pengurus Pusat GRADASI periode 2025–2030.
Pelantikan berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, dan dihadiri oleh perwakilan kementerian, lembaga negara, serta mitra strategis dari berbagai sektor.
Dalam struktur kepengurusan baru, Upi Asmaradhana didapuk sebagai Ketua Umum GRADASI menggantikan Muhammad Sidik K Tomsio. Ia akan di dampingi oleh Junaidi dari Lampung sebagai Sekretaris Jenderal, serta Yunita SE dari Jawa Barat sebagai Bendahara Umum.
Kepengurusan GRADASI kini berjumlah 117 orang yang terdiri dari enam Wakil Ketua Umum, tujuh Koordinator Wilayah, dan 18 departemen.
Dave dalam sambutannya menyampaikan bahwa GRADASI memiliki peran penting dalam memperkuat kedaulatan ruang digital nasional. Ia mengingatkan bahwa ruang digital Indonesia tidak boleh sepenuhnya dikuasai oleh platform asing.
“Literasi digital harus di tanamkan sejak dini sebagai fondasi. GRADASI sangat strategis menjadi mitra produktif pemerintah dalam transformasi digital nasional,” ujarnya.
Baca Juga: Sultan Hamengku Buwono X Buka Suara: PSIM Jogja Boleh Gunakan Stadion Maguwoharjo!
Ia juga menegaskan dukungan Komisi I DPR RI terhadap partisipasi masyarakat sipil dalam merumuskan regulasi digital, termasuk revisi Undang-Undang Penyiaran. “GRADASI bisa berperan aktif karena penyiaran kini tidak hanya soal TV konvensional, tapi juga platform digital dan OTT,” tambahnya.
Pelantikan ini turut dihadiri tokoh-tokoh penting seperti Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar Baharuddin. Kepala Badan Pengembangan SDM Kominfo Bonifasius Wahyu Pudjianto, serta para akademisi, pegiat literasi, dan Dewan Pakar GRADASI yang di pimpin Damar Juniarto.
Upi: GRADASI Bukan Sekadar Ormas, Tapi Motor Literasi Digital
Dalam pidatonya, Upi Asmaradhana menyatakan komitmennya menjadikan GRADASI sebagai kekuatan sipil yang berpihak kepada kepentingan rakyat dalam dunia digital.
“Kami siap jadi stakeholder utama dalam melahirkan regulasi digital yang melindungi hak-hak warga negara. Indonesia tidak boleh hanya jadi pasar, tapi juga produsen solusi digital,” tegasnya.
Upi juga mengungkapkan bahwa GRADASI kini tengah menyusun naskah akademik dan kerangka regulasi digital melalui kolaborasi Dewan Pakar dari kalangan kampus. Fokus utamanya adalah menangkal disinformasi, ujaran kebencian, dan manipulasi data.
Di kenal sebagai tokoh literasi digital dan kebebasan pers, Upi sebelumnya menjabat Duta Literasi Digital Nasional GRADASI. Ia juga aktif sebagai CEO KGI Network dan menjabat di berbagai organisasi media dan literasi.
GRADASI sendiri berdiri sejak 2016 di Yogyakarta dan kini memiliki pengurus di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dengan kepengurusan nasional baru ini, GRADASI siap mengambil peran strategis untuk mewujudkan ruang digital yang aman, inklusif, dan berdaulat.
