Pejabat Goyang TikTok di Tengah Derita Rakyat – Di tengah himpitan ekonomi yang kian mencekik dan angka pengangguran yang masih tinggi, kita disuguhkan sebuah pemandangan yang miris sekaligus menggelitik:
para pejabat yang asyik menggoyangkan badan di platform TikTok, seolah tak ada beban. Fenomena “goyang Tabola Bale” atau tarian-tarian viral lainnya yang dilakukan oleh para petinggi negara ini.
Meskipun mungkin dianggap sebagai hiburan ringan oleh sebagian pihak, sesungguhnya menyimpan luka yang dalam bagi mayoritas rakyat yang sedang berjuang keras demi sesuap nasi.
Konten-konten TikTok pejabat ini seringkali muncul dengan latar belakang fasilitas mewah, pakaian yang perlente. Dan senyum lebar yang kontras dengan realitas jutaan masyarakat yang berjibatan dengan kemiskinan.
Bukan berarti pejabat tidak boleh bersenang-senang atau memanfaatkan media sosial. Namun, dalam konteks krisis ekonomi dan ketidakpastian lapangan kerja yang melanda. Tindakan seperti ini menimbulkan pertanyaan besar tentang prioritas, empati, dan keselarasan pejabat dengan derita rakyatnya.
Kontras Di Atas Penderitaan?
Bayangkan seorang kepala keluarga yang baru saja dirumahkan, atau seorang mahasiswa yang kesulitan mencari pekerjaan setelah lulus. Mereka setiap hari bergulat dengan ketidakpastian, memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup di tengah harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik.
Lalu, mereka membuka media sosial, berharap menemukan informasi atau inspirasi, namun yang muncul justru video pejabat yang asyik menari-nari dengan iringan musik riang. Ini bukan sekadar hiburan, melainkan sebuah tamparan keras di wajah realitas.
Baca Juga:
Demam “Aura Farming”: Tren Digital Atau Celah Baru Dalam Spiritualisme? https://sabilulhuda.org/demam-aura-farming-tren-digital-atau-celah-baru-dalam-spiritualisme/
Perekonomian Indonesia memang menunjukkan tanda-tanda pemulihan pascapandemi, namun laju pemulihan ini belum merata. Banyak sektor usaha masih terseok-seok, dan lapangan kerja baru yang layak masih menjadi barang langka.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) memang menurun, namun angka tersebut masih jauh dari ideal.
Belum lagi berbicara tentang fenomena “underemployment” atau pekerja paruh waktu yang terpaksa menerima pekerjaan di bawah kualifikasi mereka demi bertahan hidup.
Di sisi lain, inflasi terus menjadi momok bagi daya beli masyarakat. Harga bahan bakar, bahan pangan, dan kebutuhan dasar lainnya terus melambung, menggerus pendapatan yang pas-pasan.
Masyarakat kecil, khususnya yang bekerja di sektor informal atau berpenghasilan rendah, adalah pihak yang paling merasakan dampaknya. Mereka harus memutar otak lebih keras lagi hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Dalam kondisi seperti ini, ketika rakyat berjuang mati-matian, pejabat yang terlihat “happy-happy” di TikTok justru memunculkan persepsi negatif. Ini bukan hanya masalah etika, tapi juga masalah kepemimpinan dan representasi.
Pejabat seharusnya menjadi cerminan dari rakyatnya, merasakan denyut nadi masyarakat, dan berjuang bersama untuk mencari solusi. Ketika mereka terlihat jauh dari realitas tersebut, kepercayaan publik bisa terkikis.
Narasi Pejabat “Merakyat” yang Keliru
Beberapa pihak mungkin berargumen bahwa aksi goyang TikTok ini adalah upaya pejabat untuk terlihat “merakyat” atau mendekatkan diri dengan generasi muda.
Namun, apakah benar demikian? Kemampuan seorang pejabat untuk merakyat tidak diukur dari seberapa luwes ia menari mengikuti tren, melainkan dari seberapa besar ia memahami dan merespons kebutuhan rakyat.
Masyarakat butuh lapangan kerja, butuh harga kebutuhan pokok yang stabil, butuh pelayanan publik yang efisien, dan butuh kepastian masa depan. Mereka tidak butuh pejabat yang ahli dalam koreografi TikTok, tetapi pejabat yang ahli dalam merumuskan kebijakan yang pro-rakyat,
Ahli dalam mengelola anggaran negara secara transparan, dan ahli dalam mengatasi masalah-masalah krusial yang dihadapi bangsa.
Alih-alih menciptakan konten hiburan, akan jauh lebih bernilai jika para pejabat menggunakan platform media sosial mereka untuk:
Mengedukasi masyarakat tentang program-program pemerintah yang relevan dengan kesulitan ekonomi.
Membuka kanal komunikasi untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi rakyat secara langsung.
Mempromosikan peluang kerja atau pelatihan vokasi yang tersedia.
Menunjukkan langkah-langkah konkret yang sedang di lakukan untuk mengatasi masalah ekonomi dan pengangguran.
Memberikan motivasi dan harapan kepada masyarakat dengan pesan-pesan yang substansial, bukan sekadar hiburan sesaat.
Fenomena goyang TikTok ini, betapapun niatnya, secara tidak langsung memudarkan citra serius dan tanggung jawab yang seharusnya melekat pada seorang pejabat publik. Kesan yang muncul adalah pejabat yang “kurang kerjaan” atau “kurang peka” terhadap situasi di sekelilingnya.
Krisis Kepercayaan dan Ancaman Demokrasi
Dalam jangka panjang, fenomena ini dapat berujung pada krisis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Ketika rakyat merasa pemimpinnya tidak satu frekuensi dengan mereka, atau bahkan terkesan mengejek penderitaan mereka secara tidak langsung, maka legitimasi pemerintah bisa tergerus. Ini adalah ancaman serius bagi stabilitas sosial dan bahkan proses demokrasi itu sendiri.
Masyarakat yang putus asa, yang merasa tidak di dengar dan tidak di wakili, akan cenderung mencari alternatif atau bahkan menunjukkan ketidakpuasan melalui cara-cara yang mungkin kurang konstruktif.
Oleh karena itu, penting bagi para pejabat untuk merefleksikan kembali peran dan tanggung jawab mereka di hadapan publik.
Tentu saja, tidak semua pejabat terlibat dalam fenomena ini, dan ada banyak pejabat yang sungguh-sungguh bekerja keras di balik layar.
Namun, satu atau dua video yang viral dapat memberikan dampak yang besar terhadap persepsi publik secara keseluruhan. Oleh karena itu, kesadaran kolektif dan kearifan para pejabat dalam menggunakan media sosial sangat di butuhkan.
Menuju Pemimpin yang Empati dan Solutif
Sudah saatnya kita mendefinisikan ulang apa arti menjadi pejabat publik di era digital ini. Bukan lagi soal popularitas instan atau kemampuan mengikuti tren sesaat, melainkan tentang kemampuan untuk terhubung secara emosional dengan rakyat, memahami penderitaan mereka, dan secara proaktif mencari solusi atas permasalahan yang ada.
Pejabat bukan selebriti yang di tuntut untuk menghibur. Mereka adalah pelayan masyarakat yang di tuntut untuk bekerja keras, berinovasi, dan memberikan dampak positif nyata. Di tengah kesulitan ekonomi dan minimnya lapangan kerja, rakyat membutuhkan pemimpin yang fokus, serius, dan berempati.
Mungkin sudah saatnya bagi para pejabat untuk mengalihkan waktu dan energi dari membuat konten TikTok yang menghibur. Menjadi konten-konten yang menginspirasi, mengedukasi, dan yang terpenting, memberikan harapan nyata bagi masyarakat yang sedang berjuang. Kita tidak butuh goyangan, kita butuh solusi. Kita tidak butuh tarian, kita butuh tindakan.
Oleh: Ki Pekathik
