Sri Mulyani Buka Suara Soal Rumah Dijarah: Demokrasi Harus Beradab! – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya angkat bicara setelah rumah pribadinya di kawasan Bintaro Sektor 3, Jakarta Selatan, dijarah oleh sejumlah orang pada Minggu, 31 Agustus 2025.
Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Sri Mulyani menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang beradab.
Menurutnya, membangun bangsa seharusnya dilakukan melalui cara-cara yang damai. Bukan dengan aksi intimidasi, penjarahan, atau tindakan lain yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Ia menambahkan, ketika ada pihak yang merasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintah atau merasa hak konstitusinya dilanggar, tersedia jalur hukum yang bisa ditempuh.
“Demokrasi tidak boleh dijalankan dengan kekerasan atau tindakan anarkis,” tegas Sri Mulyani.
Menyadari Banyak Pihak Tak Sepakat
Sri Mulyani tidak menutup mata bahwa selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, banyak keputusan yang ia ambil menuai kontroversi. Ia memahami ada kelompok yang tidak sepakat, bahkan kecewa dengan kebijakan fiskal maupun keuangan negara.
Namun, ia menekankan bahwa demokrasi Indonesia memang masih jauh dari sempurna. Karena itu, perbaikan harus dilakukan melalui cara yang benar agar tidak merugikan masyarakat luas.
Baca Juga:
Rumah Sri Mulyani Dijarah Ratusan Orang Di Tangerang Selatan https://sabilulhuda.org/rumah-sri-mulyani-dijarah-ratusan-orang-di-tangerang-selatan/
Isu Mundur Yang Dibantah
Sebelum pernyataan ini muncul, Sri Mulyani sempat diterpa isu pengunduran diri setelah rentetan kritik terhadap kebijakan-kebijakannya. Namun, pada malam rapat kabinet yang digelar Minggu, 31 Agustus 2025, ia tetap hadir mengenakan kemeja putih.
Saat disapa wartawan, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu hanya memberi jawaban singkat dan memilih irit bicara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga menegaskan bahwa isu mundurnya Sri Mulyani tidak benar. Ia menyatakan Sri Mulyani masih aktif menjalankan tugas sebagai bendahara negara dan tetap menjadi bagian penting dalam pengambilan kebijakan ekonomi nasional.
Pesan Untuk Publik
Sri Mulyani menutup pesannya dengan mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga persatuan. Ia menegaskan bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi, tetapi harus disampaikan melalui jalur yang sesuai dengan hukum dan tata krama bangsa.
“Indonesia hanya bisa maju jika kita beradab, bukan dengan cara merusak,” tulisnya.
Dengan sikap tegas namun menenangkan ini, Sri Mulyani berusaha menunjukkan bahwa perbedaan pendapat tidak boleh mengorbankan nilai kebersamaan dan keadaban dalam bernegara.
