DPR Mengawasi Pemerintah: Fakta Atau Ilusi? – Secara teori, Negara Indonesia menganut sistem presidensial. Yaitu Presiden di pilih langsung oleh rakyat, sementara DPR diberi mandat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dua lembaga ini sejajar, seta saling mengimbangi, ibarat dua sayap dalam satu tubuh negara.
Namun, pertanyaan besar muncul: benarkah rakyat benar-benar terwakili? Atau jangan-jangan, suara rakyat hanya tersandera oleh kepentingan partai politik?
Presiden, Figur Rakyat Atau Produk Sebuah Partai?
Mari kita lihat aturan mainnya. Untuk maju sebagai calon presiden, seseorang tidak bisa hanya dengan mengandalkan kepopuleran di mata rakyatnya saja. Tetapi Ia juga harus mendapatkan tiket dari partai politik atau gabungan partai yang memiliki minimal 20% kursi di DPR.
Di sinilah masalah bermula. Presiden yang lahir dari sistem ini tidak benar benar murni hadir sebagai pilihan rakyat, melainkan dari representasi partai-partai besar. Dengan kata lain, rakyat memang ikut memilih, tetapi pilihannya sudah lebih dulu di saring oleh elit politik.
DPR, Pengawas Atau Rekan Seperahu?
Di atas kertas, DPR adalah lembaga yang berfungsi untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Tapi faktanya, banyak partai besar di DPR malah justru menjadi pengusung presiden. Mereka duduk dalam kabinet, ikut menentukan arah kebijakan, bahkan saling berbagi kursi kekuasaan.
Lalu, bagaimana mungkin DPR bisa objektif mengawasi presiden, jika yang diawasinya saja justru lahir dari rahim politik yang sama?
Ibarat orang naik perahu, DPR dan presiden sering kali berada di kapal yang sama, hanya beda posisi duduknya. Kalau ada kebocoran, bukankah keduanya akan memilih menutupinya bersama-sama, ketimbang saling menyalahkan?
Baca Juga:
Ironi Negeri Pajak! Buruh Tercekik, Wakil Rakyat Panen Tunjangan https://sabilulhuda.org/ironi-negeri-pajak-buruh-tercekik-wakil-rakyat-panen-tunjangan/
Suara Rakyat, Terwakili Atau Tersandera?
Di sinilah kegelisahan itu muncul. Rakyat seolah olah mempunyai suara, tapi sebenarnya mereka telah dibatasi oleh pilihan yang sudah ditentukan oleh partai. Rakyat hanya bisa memilih dari kandidat yang dijual oleh elit politik.
Alhasil, suara rakyat bukan menjadi penentu utama, melainkan hanya sebagai pengesah atas keputusan suatu partai. DPR yang seharusnya mewakili rakyat pun lebih sering mengutamakan kompromi politik ketimbang kritikan yang tajam.
Jalan Keluarnya Rakyat Harus Kritis
Apakah ini berarti rakyat tidak punya daya sama sekali? Tentu tidak. Justru di sinilah pentingnya kesadaran politik. Rakyat harus lebih berani bersuara, lebih kritis, dan tidak mudah terjebak oleh pencitraan politik.
Pepatah Jawa bilang: yen dadi wong ojo gampang kepethuk omongan (jadi orang jangan gampang termakan janji). Dalam konteks politik, artinya rakyat harus jeli memilah mana janji yang sekedar hiasan, dan mana yang benar-benar berpihak pada kepentingan bangsa.
Harapan Yang Masuk Akal
Saya pribadi percaya, demokrasi di negara kita ini bisa lebih sehat jika rakyat berani menagih janji, bukan hanya pada saat pemilu, tapi juga selama lima tahun bererjalananya pemerintahan.
DPR dan presiden boleh saja berasal dari rahim politik yang sama, tapi mereka tetaplah pelayan rakyat. Jika rakyat bersatu menjaga suaranya, maka fungsi pengawasan sejati bisa hadir bukan dari kursi parlemen, melainkan dari kesadaran masyarakat itu sendiri.
Kalau hal itu dijalankan, sistem presidensial Indonesia bukan hanya teori di atas kertas, melainkan benar-benar nyata adanya. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan, dan pemerintah sebagai pelaksana amanah.
Tapi jika tidak, demokrasi hanya akan jadi panggung sandiwara, di mana rakyat duduk sebagai penonton, sementara para elit bermain di balik layar.
