Makan Bergizi Gratis: Investasi Masa Depan Atau Beban Fiskal? – Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tahun 2026, anggaran yang telah di siapkan mencapai Rp335 triliun.
Bandingkan dengan 2025 yang hanya Rp71 triliun plus cadangan Rp100 triliun. Lonjakan ini membuat progam MBG jadi bintang utama dalam RAPBN 2026.
Tapi muncul pertanyaan besar: “benarkah program ini akan jadi investasi emas bagi generasi bangsa, atau justru meninggalkan jejak beban fiskal yang panjang?”
Gizi Gratis, Manfaat Tak Terbantahkan
Tak bisa kita pungkiri, ide memberi makan bergizi pada anak-anak sekolah memang terdengar mulia. Bayangkan saja, anak yang kenyang dengan menu seimbang tentu lebih fokus dalam belajar, lebih sehat, dan kelak tumbuh menjadi generasi yang produktif.
Lebih jauh lagi, jika bahan pangan itu diserap dari para petani, nelayan, dan UMKM lokal, uang negara bisa berputar di desa-desa.
Jadi tidak hanya anak sekolah yang untung, tapi juga perekonomian rakyat kecil ikut bergerak.
Di atas kertas, program ini nyaris sempurna.
Anggaran Buncit, Utang Meningkat
Namun, ibarat pepatah Jawa: yen mangan ojo keserakahan (makan jangan rakus). Angka Rp335 triliun bukanlah jumlah yang kecil. Apalagi di tahun yang sama, pemerintah juga berencana menarik utang baru sebesar Rp871,87 triliun tertinggi sejak 2022.
Baca Juga:
Gaji DPR 100 Kali UMR! Benarkah Sesuai Atau Hanya Adigang Adigung? https://sabilulhuda.org/gaji-dpr-100-kali-umr-benarkah-sesuai-atau-hanya-adigang-adigung/
Di sinilah rasa was-was mulai tumbuh. Program sosial memang penting, tapi apakah negara siap menanggung konsekuensinya? Jangan sampai niat baik berubah menjadi lubang fiskal yang makin dalam.
Resep Sukses MBG
Agar tidak jadi program asal kenyang, ada beberapa syarat mutlak:
- Tepat sasaran: jangan sampai anak dari keluarga mampu ikut menikmati jatah.
- Standar gizi jelas: bukan hanya sebatas nasi kotak, tapi benar-benar memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak tersebut.
- Pasokan lokal: kontrak harus berpihak pada petani, bukan hanya dari segelintir perusahaan besar.
- Digitalisasi penuh: dari distribusi hingga pembayaran, semuanya harus transparan.
- Audit independen: hasilnya diumumkan rutin agar publik percaya.
Tanpa resep ini, MBG bisa berakhir hanya sebagai proyek pencitraan.
Antara Investasi Dan Beban
Mari jujur, program ini memang mempunyai manfaat sosial jangka panjang yang tak terbantahkan. Tapi setiap rupiah dari APBN sejatinya adalah utang rakyat. Jika salah urus, anak-anak memang kenyang hari ini, tapi mereka juga bisa mewarisi beban utang di masa depan.
Pepatah Jawa mengingatkan: ngono yo ngono, ning ojo ngono. Boleh ambisius, tapi jangan berlebihan. Boleh mulia, tapi jangan sembrono.
Harapan Yang Wajar
Saya pribadi mendukung progam MBG sebagai investasi manusia. Tapi harapan itu sederhana: jalankan dengan presisi, transparansi, dan keberpihakan pada rakyat kecil.
Kalau semua itu di jalankan, Rp335 triliun bukanlah angka yang menakutkan. Melainkan sebagai modal besar untuk mencetak generasi sehat dan berdaya saing. Tapi jika tidak, MBG hanya akan jadi catatan sejarah, sebuah program penuh janji, tapi meninggalkan utang yang kemudian di wariskan ke anak cucu.
