Berita  

Demo DPR RI: Massa Tuntut Transparansi Gaji Dan Tolak Tunjangan Fantastis

Polisi berjaga menghadapi massa aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI
Aparat kepolisian bersiaga dengan tameng dan peralatan lengkap saat mengawal jalannya aksi demonstrasi massa di depan Gedung DPR RI, Jakarta.

Demo DPR RI: Massa Tuntut Transparansi Gaji Dan Tolak Tunjangan Fantastis – Aksi demonstrasi kembali terjadi di depan Gedung DPR RI, Senin (25/8/2025). Massa yang menamakan diri sebagai Revolusi Rakyat Indonesia turun ke jalan menyuarakan sejumlah tuntutan.

Dalam aksinya, mereka tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga sempat mengakibatkan kerusakan pada beberapa fasilitas umum.

Sejumlah road barrier atau pembatas jalan hingga tiang rambu lalu lintas rusak akibat aksi tersebut. Meski begitu, massa tetap melanjutkan unjuk rasa dengan menyuarakan tuntutan utama mereka.

Polisi berjaga menghadapi massa aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI
Aparat kepolisian bersiaga dengan tameng dan peralatan lengkap saat mengawal jalannya aksi demonstrasi massa di depan Gedung DPR RI, Jakarta.

Tuntutan Massa Revolusi Rakyat Indonesia

Para pengunjuk rasa membawa beberapa poin tuntutan penting. Pertama, mereka mendesak pembubaran kabinet merah putih dan juga pembubaran DPR RI yang dinilai sudah tidak lagi mewakili suara rakyat.

Selain itu, massa juga menuntut transparansi gaji anggota DPR yang berasal dari uang rakyat. Isu mengenai gaji dan tunjangan anggota dewan memang tengah ramai dibicarakan di media sosial, terutama setelah beredar informasi bahwa tunjangan DPR naik signifikan.

Massa juga meminta pembatalan kebijakan tunjangan rumah anggota DPR RI yang nilainya dianggap tidak masuk akal, bahkan mencapai Rp50 juta per bulan. Tidak hanya itu, mereka juga menolak rencana kenaikan gaji anggota DPR yang dinilai semakin membebani keuangan negara.

Tunjangan DPR RI Dinilai Membengkak

Isu kenaikan tunjangan DPR memang menjadi sorotan publik belakangan ini. Berdasarkan informasi yang beredar, total pendapatan anggota DPR periode 2024–2029 bisa mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan.

Kenaikan tersebut bukan pada gaji pokok, melainkan berbagai tunjangan tambahan. Mulai dari tunjangan beras, telur, bensin, hingga tunjangan rumah yang disebut melonjak tajam. Kondisi inilah yang memicu kemarahan warga hingga menyerukan aksi unjuk rasa di depan gedung parlemen.

Baca Juga: Duri Dalam Daging Negeri: Kebijakan Pemerintah Dan Peran DPR Yang Menguntungkan Elit

Aksi Ramai Di Media Sosial

Sebelum aksi berlangsung, seruan demonstrasi sudah lebih dulu ramai di media sosial, khususnya platform X. Banyak warganet menyoroti tingginya tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak sebanding dengan kinerja para wakil rakyat.

Tagar terkait aksi ini sempat menjadi trending dan mengundang perhatian publik luas. Sejumlah komentar menilai kenaikan tunjangan DPR hanya akan semakin memperlebar kesenjangan sosial di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Aksi demonstrasi di depan DPR RI ini menambah panjang catatan protes masyarakat terkait kebijakan gaji dan tunjangan pejabat negara. Tuntutan transparansi dan keadilan pengelolaan anggaran negara menjadi suara utama massa.

Meski aksi berjalan dengan penuh semangat, kerusakan fasilitas umum yang ditimbulkan tetap menjadi catatan tersendiri. Publik kini menunggu bagaimana respons DPR RI dalam menanggapi desakan yang semakin kuat dari masyarakat.