Duri Dalam Daging Negeri: Kebijakan Pemerintah Dan Peran DPR Yang Menguntungkan Elit – Ketika berbicara soal kebijakan pemerintah, sering kali masyarakat hanya melihat satu pihak saja, yaitu pemerintah sebagai eksekutif.
Namun, ada satu hal yang jarang disadari banyak orang: setiap kebijakan, aturan, atau undang-undang tidak akan pernah bisa berjalan tanpa persetujuan DPR. Inilah fakta yang seharusnya membuka mata kita semua.
Pemerintah bisa saja mengusulkan berbagai macam program, dari pajak baru, regulasi ekonomi, hingga kebijakan sosial. Tapi tanpa tanda tangan persetujuan dari DPR, semua itu tidak akan pernah berlaku. Pertanyaannya sekarang: kenapa justru banyak kebijakan yang memberatkan rakyat selalu disetujui?
Kebijakan Yang Membebani Rakyat
Mari kita lihat beberapa contoh kebijakan yang terasa menekan kehidupan sehari-hari masyarakat. Kenaikan pajak, misalnya, jelas membuat beban ekonomi rakyat semakin berat. Penyitaan tanah dengan dalih pembangunan seringkali meminggirkan hak-hak warga kecil.
Bahkan ada kebijakan aneh seperti pembukaan rekening royalti musik yang belum jelas arah dan pengelolaannya.
Baca Juga:
Viral Anggota DPR Joget Di Sidang: Publik Soroti Gaji Rp100 Juta Per Bulan https://sabilulhuda.org/viral-anggota-dpr-joget-di-sidang-publik-soroti-gaji-rp100-juta-per-bulan/
Semua ini disetujui dengan mulus oleh DPR. Padahal, mereka punya kewenangan penuh untuk menolak jika memang kebijakan tersebut merugikan masyarakat. Anehnya, suara penolakan itu jarang sekali terdengar.
Yang lebih ironis, ketika muncul kebijakan yang menguntungkan para elit politik dan pejabat, seperti kenaikan gaji DPR hingga mencapai seratus juta per bulan. Keputusan itu berjalan cepat tanpa banyak hambatan. Bukankah ini menunjukkan keberpihakan yang jelas?
Mengapa DPR Tidak Menyetujui Penyitaan Aset Koruptor?
Ada satu kebijakan yang hingga kini masih terhambat, yaitu penyitaan aset koruptor. Padahal, semua orang tahu bahwa korupsi adalah penyakit kronis negeri ini. Rakyat jelas mendukung penuh langkah untuk menyita dan mengembalikan harta hasil korupsi demi kemakmuran bersama.
Namun kenyataannya, kebijakan ini tidak kunjung disetujui oleh DPR. Kenapa?
Jika kita mau jujur, di sinilah letak persoalan utamanya. Banyak anggota dewan yang seharusnya mewakili suara rakyat, justru diduga terlibat atau punya kepentingan dalam lingkaran kekuasaan yang kotor. Menyetujui aturan penyitaan aset koruptor sama saja dengan menggali lubang untuk diri mereka sendiri.
Inilah yang disebut sebagai duri dalam daging di negeri kita. Para wakil rakyat yang seharusnya membela kepentingan rakyat, malah melindungi kepentingan segelintir elit.
Siapa Yang Sebenarnya Diuntungkan?
Kalau kita lihat lebih jauh, hampir semua kebijakan yang berjalan selama ini justru lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu. Rakyat hanya kebagian beban, sementara para elit menikmati keuntungan.
- Kenaikan pajak: rakyat menjerit, pemerintah dan elit tetap hidup nyaman.
- Penyitaan tanah: rakyat kehilangan hak, tapi proyek besar jalan terus.
- Kenaikan gaji DPR: jelas hanya mereka yang menikmati.
- Penyitaan aset koruptor: mandek, karena mengancam kepentingan mereka sendiri.
Dari gambaran ini, jelas terlihat bahwa sistem kebijakan kita masih jauh dari kata berpihak pada rakyat kecil.
Apa Yang Bisa Kita Lakukan
Sebagai masyarakat, kita tidak boleh hanya diam. Kesadaran publik adalah kunci. Semakin banyak orang yang memahami bagaimana sistem ini bekerja, semakin sulit bagi para elit untuk bermain-main dengan aturan seenaknya.
Kita bisa mulai dengan:
- Kritis terhadap kebijakan baru: jangan hanya terima informasi mentah-mentah.
- Gunakan suara dengan bijak: saat pemilu, pilih wakil rakyat yang benar-benar punya rekam jejak bersih.
- Dorong transparansi: semakin terbuka proses pembuatan kebijakan, semakin kecil peluang untuk bermain curang.
Opini ini bukan semata tuduhan tanpa dasar, melainkan saya ambil dari fakta-fakta yang terjadi di depan mata kita. Selama DPR masih lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri daripada rakyat, selama itu pula kebijakan yang lahir akan tetap terasa berat di pundak masyarakat kecil.
Duri dalam daging itu bukanlah kebijakan pemerintah semata. Melainkan mereka yang seharusnya menjadi wakil rakyat, namun justru menjadi penghalang perubahan.
Sudah saatnya kita sadar dan bersuara lebih keras. Karena hanya dengan tekanan dari rakyat, kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat bisa terwujud.
Baca Juga: Menko Polhukam Paparkan Dua Jenis Kebijakan Pemerintah untuk Papua
