Indonesia: Utang Masih Aman! Tapi Kenapa ASEAN Khawatir? – Negara-negara ASEAN mulai khawatir bahwa Indonesia bisa saja menghadapi risiko fiskal serius di tahun 2030 jika terus-terusan mengandalkan utang. Mereka mempertanyakan arah kebijakan fiskal Indonesia. Apakah pengelolaan jangka menengah sudah matang, atau justru mengarah ke middle-income trap seperti yang dialami Sri Lanka.
1. Sikap ASEAN Terhadap Utang Indonesia
ASEAN memperhatikan bahwa meskipun rasio utang Indonesia terhadap PDB saat ini berada di kisaran 39–40 %. Lonjakan pengeluaran dan utang terus berlangsung, sementara penerimaan negara belum bisa mengejar.
Kekhawatiran ini muncul karena menurut UU, batas aman rasio utang pemerintah terhadap PDB adalah 60 %. Namun jika tren pengeluaran dan utang terus berlanjut, stabilitas fiskal jangka panjang bisa goyah.
Baca Juga:
Kekayaan Alam Melimpah! Mengapa Indonesia Masih Bergantung Pada Pajak? https://sabilulhuda.org/kekayaan-alam-melimpah-mengapa-indonesia-masih-bergantung-pada-pajak/
2. Kondisi Rasio Utang Indonesia Saat Ini
Laporan terbaru menurut FocusEconomics, menunjukkan rasio utang pemerintah Indonesia tahun 2024 berada di sekitar 40,2 % dari PDB.
Bank Indonesia juga melaporkan bahwa rasio utang luar negeri secara khusus sekitar 30,6 % di kuartal I 2025, terendah di antara negara-negara G20.
Tren historis menunjukkan rasio naik dari sekitar 33 % di 2019–2020 ke titik puncak 45 % pada 2022, lalu turun ke sekitar 40 % akhir 2024.
3. Proyeksi Ke 2029 Dan Risiko
Jika mempertahankan tren saat ini, rasio utang diperkirakan mencapai 42 % pada 2029 masih di bawah ambang batas UU 60 %, namun meningkat dibanding saat ini.
Negara-negara ASEAN memperingatkan bahwa eksplor pertumbuhan utang tanpa peningkatan penerimaan fiskal bisa memperlemah stabilitas jangka panjang.
4. Kenapa ASEAN Bandingkan Dengan Sri Lanka?
Sri Lanka adalah contoh peringatan keras:
Pada 2019, utang publik (termasuk utang luar negeri) sekitar 41,3 % dari PDB. Namun dua tahun kemudian (2021–2022), utang meningkat drastis, cadangan devisa habis, anggaran defisit melebar, hasilkan default pertama kali dalam sejarah negaranya pada April 2022.
Sri Lanka mengalami inflasi luar biasa (hingga puluhan persen), kekurangan pangan dan bahan bakar, pemadaman listrik berkepanjangan, dan kerusuhan publik besar-besaran.
Sebagai akibat dari kebijakan pajak yang dipotong drastis tahun 2019, pencetakan uang berlebihan, dan peminjaman yang tak berkelanjutan, pemerintah Sri Lanka akhirnya default utang luar negeri dan mengajukan bantuan IMF pada 2023–2024.
Inflasi sempat melampaui 69 % pada akhir 2022, cadangan devisa jatuh ke level kritis, dan ekonomi kontraksi hampir 7–8 % pada 2022.
5. Pelajaran Untuk Indonesia
Dari kasus Sri Lanka mengingatkan pentingnya:
menjaga fiscal balance dan tidak mengandalkan pemotongan pajak yang drastis,
menghindari pencetakan uang sebagai sumber pembiayaan defisit,
menjaga agar utang tidak tumbuh lebih cepat daripada penerimaan negara,
diversifikasi penerimaan fiskal agar tidak mudah goyah oleh satu sektor.
6. Apakah Indonesia Bisa lebih Aman?
Saat ini rasio utang masih relatif rendah, penerimaan pajak mulai pulih, dan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter dinilai solid. Menteri Keuangan menyatakan bahwa Indonesia memiliki salah satu rasio utang terendah di antara negara G20 dan inflasi tetap rendah secara historis. Pertumbuhan ekonomi juga tetap sehat di kisaran 4–5 % per tahun.
Indonesia saat ini berada pada posisi fiskal yang relatif stabil. Namun jika tren utang terus meningkat lebih cepat daripada penerimaan, tanpa reformasi fiskal yang kuat. Maka ambang batas defisit bisa mendekati batas UU dan mengundang kekhawatiran.
ASEAN ingin melihat bukti bahwa Indonesia mampu bertransisi menjadi negara berkembang yang matang dalam manajemen anggaran fiskalnya. Sehingga tidak terjebak dalam utang berlebihan yang akhirnya menggoyang stabilitas makro.
Jika bisa menjaga tingkat utang di bawah 60 % dan memodernisasi penerimaan negara, Indonesia bisa menjadi contoh positif bukan hanya sebagai cerita yang gagal.
